Menurut Mitchell, Setiawan dan Rahmi (2003), bahwa pembangunan berkelanjutan dipopulerkan melalui laporan Our Common Future (Masa Depan Bersama) yang disiapkan oleh World Comission on Environment and Development (Komisi Dunia tentang lingkungan dan Pembangunan) (1987), yang dikenal pula dengan nama Komisi Bruntland, karena ketuanya (Gro Harlem Bruntland) kemudian menjadi Perdana Menteri Norwegia.
Dari Komisi Bruntland menyatakan Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Walaupun demikian, ada pernyataan yang jarang di kutip, yaitu bahwa pembangunan berkelanjutan mempunyai dua konsep kunci. Keduanya adalah :
(1) kebutuhan ; terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin sehingga meminimalisir kesenjangan sosial, dan, (2) keterbatasan dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.
Ada tujuh tujuan penting untuk kebijakan pembangunan dan lingkungan. Ketujuh tujuan tersebut adalah:
1. Memikirkan kembali makna pembangunan
2. Merubah kualitas pertumbuhan (lebih menekankan pada pembangunan dari pada sekedar pertumbuhan). Dalam hal ini pembangunan yang ramah lingkungan.
3. Memenuhi kebutuhan dasar akan lapangan kerja, makanan, energi, air dan sanitasi
4. Menjamin terciptanya keberlanjutan pada satu tingkat pertumbuhan penduduk tertentu
5. Mengkonservasi dan meningkatkan sumberdaya
6. Merubah arah teknologi dan mengelola resiko
7. Memadukan pertimbangan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan
Dalam Pembangunan berkelanjutan ada beberapa Pendekatan yang dapat ditawarkan melalui untuk mencapai sasarannya yakni :
1. Pendekatan Sumberdaya (resouces)
2. Pendekatan Politik dan Kebijakan (Politics & Policy)
3. Pendekatan Ekonomi
4. Pendekatan Sosial dan Budaya.
Dalam pembuatan kebijakan kita harus tetap memasukan tujuan dan pendekatan yang menjadi arah utama dalam pembangunan berkelanjutan. Agenda seting dalam perumusan kebijakan perlu dilakukan dengan proses identifikasi kebutuhan dan permasalahan dari masyarakat yang akan dirumuskan dalam kebijakan lokal, regional dan Nasional.
Manajemen Kolaborasi dan partisipatif antar intitusi yang terintegrasi terhadap pembangunan yang dilakukan salah satu pendekatan penting dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan.
Perlunya dilakukan suatu pola pembagian peran dan kepentingan antara pemerintah, stakeholders, Lembaga-lembaga, Akademisi, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan beberapa hal :
1. Kepentingan atas dasar kunci pembangunan berkelanjutan
2. Kelola pertumbuhan dan perkembangan daerah dari lokal, regional dan nasional
3. Kelola Sumberdaya manusia dan sumberdaya alahmnya
4. kelola ekonomi yang adil dan berkelanjutan
5. Kelola kelembagaan Lokal, Regional dan Nasional sebagai satu kesatuan
Dalam kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran agar kiranya pembangunan yang dilakukan merupakan pembangunan berkelanjutan yang tetap eksist pada konteks kemakmuran rakyat dan lingkungan sebagai sub sistem pembangunan.
